TEMPO.CO, Jakarta - Persoalan mandeknya proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang dikerjakan PT Bukit Asam Tbk. menjadi sorotan dalam rapat soal hilirisasi karbon yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini di Istana Negara, Jakarta. Padahal, Jokowi sudah meresmikan groundbreaking proyek ini sejak tahun lalu, persisnya 24 Januari 2022
"Tadi salah satu yang dibahas dalam PTBA (Bukti Asam) yang ada di Sumsel (Sumatera Selatan)," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ditemui selepas rapat, Selasa, 7 Maret 2023.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Jokowi akan segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres khusus. Menurut Bahlil, Perpres ini sebentar lagi akan selesai. "Ini masih ada perhitungan tentang karbon aja yang belum clear, jadi sebentar lagi akan selesai," kata Bahlil.
Perpres ini sudah diusulkan oleh Mining Industry Indonesia (MIND ID), Holding BUMN Tambang tempat Bukit Asam bernaung. Tujuannya agar batu bara untuk DME dapat subsidi.
Demi Menekan Impor LPG
Sejatinya, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Bukti Asam ini diluncurkan untuk menekan impor LPG. "Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintah, tetapi Alhamdulillah hari ini, meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME," ujar Jokowi saat peresmian.
Jokowi berharap proyek ini dapat menekan impor LPG yang sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun. Untuk bisa dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 60-80 triliun.
"Apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," kata Jokowi saat itu.
Selanjutnya: BPKP Ungkap Penyebab Mandek
